Baca Berita

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG atau JASA PEMERINTAHAN ANGKATAN LIV DAN LV

Oleh : pertanahan | 26 Agustus 2013 | Dibaca : 1795 Pengunjung

Salah satu upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPN RI perlu di lakukan dan penguatan organisasi melalui Restrukturisasi Tugas Unit Kerja, penataan ketatalaksanaan serta Sumber Daya Aparatur yang optimal.

Guna mengoptimalkan kinerja aparatur di bidang perencanaan dan penganggaran perlu di lakukan pendidikan pelatihan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali demikian di sampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam laporan pembukaan Penyelenggaraan Diklat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah angkatan LIV dan LV BPN RI di Denpasar tahun 2013.

Diklat yang dilaksanakan di Swiss-BelHotel tanggal 26 Agustus – 31 Agustus 2013 tersebut di ikuti oleh 60 orang peserta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali dan Kantor Pertanahan se – Bali, terbagi dalam 2 angkatan. Yang di biayai dari DIPA Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

Dalam sambutan Sestama BPN RI pada pembukaan diklat tersebut yang di bacakan oleh Sunarta,S.H,M.A Kepala Bagian Tata Usaha Provinsi Bali di sampaikan bahwa :

“Untuk memenuhi kebutuhan tenaga sebagaimana tersebut di atas Program Pusat Pusdiklat BPN R.I. Tahun 2011 dan 2012 telah melaksanakan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebanyak 23 (dua puluh tiga) angkatan yang dilaksanakan di Pusat dan di Kantor Wilayah BPN Provinsi. Sedangkan pada Tahun anggaran 2013 ini Pusdiklat BPN RI telah menyelenggarakan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebanyak 4 (empat) angkatan yang di laksanakan di Pusat dan di daerah.

Pentingnya Kebutuhan tenaga ahli pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ini nampaknya mulai disadari oleh Kantor Pertanahan di Provinsi Bali. Saya mengapresiasi antusiasme Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung di Provinsi Bali dalam menambah aparatur yang ahli di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan memfasilitasi penyelenggaraan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Denpasar yang bekerjasama dengan Pusdiklat BPN RI dan LKPP.”

Diharapkan berberkal semangat perubahan, kita sebagai aparat pertanahan yang bertugas sebagai Pejabat Pengadaan atau Pejabat Pembuat Komitmen berusaha bersama-sama untuk menjalankan tugas sesuai dengan aturan, mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yakni Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/tidak diskriminatif, dan Akuntabel.


Oleh : pertanahan | 26 Agustus 2013 | Dibaca : 1795 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 



Video
No Video.
Facebook
Twitter